endpoint siap pakai dalam produk ini, dengan respons JSON dan pola error yang konsisten.
UMK 2026 untuk 163 kabupaten/kota di 11 provinsi, tiap baris dengan nomor Keputusan Gubernur.
Data per · Sumber: Keputusan Gubernur 2026
UMK 2026 untuk 163 kabupaten/kota di 11 provinsi, tiap baris dengan nomor Keputusan Gubernur.
endpoint siap pakai dalam produk ini, dengan respons JSON dan pola error yang konsisten.
Bisa dicoba dengan bonus 3.000 kredit saat daftar, lalu dipakai di production lewat satu API key API Indonesia.
https://use.apiindonesia.id/api/v1/umkMengembalikan UMK kabupaten/kota untuk tahun yang diminta, default tahun terbaru di dataset. Filter provinsi, pencarian nama, dan sortir nilai bisa digabung; total hasil ada di meta.total.
Bagian ini membedakan halaman produk dari dokumentasi. Dokumentasi menjawab cara memanggil endpoint; halaman ini menjawab kenapa endpoint tersebut masuk akal untuk fitur Anda.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/umk?provinsi=32&per_page=2" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"{
"success": true,
"data": [
{
"kabupaten_kode": "32.01",
"kabupaten": "Kabupaten Bogor",
"provinsi_kode": "32",
"provinsi": "Jawa Barat",
"tahun": 2026,
"umk": 5161769,
"dasar_hukum": "Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026",
"tanggal_penetapan": "2025-12-24",
"sumber_url": "https://jdih.jabarprov.go.id/page/eksekusi_download/32/2025kg00320862.pdf",
"validasi": "terverifikasi"
},
{
"kabupaten_kode": "32.02",
"kabupaten": "Kabupaten Sukabumi",
"provinsi_kode": "32",
"provinsi": "Jawa Barat",
"tahun": 2026,
"umk": 3831926,
"dasar_hukum": "Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026",
"tanggal_penetapan": "2025-12-24",
"sumber_url": "https://jdih.jabarprov.go.id/page/eksekusi_download/32/2025kg00320862.pdf",
"validasi": "terverifikasi"
}
],
"meta": {
"total": 27,
"page": 1,
"per_page": 2,
"total_pages": 14,
"attribution": {
"source": "Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota",
"license": "Peraturan perundang-undangan, tidak dilindungi hak cipta (UU 28/2014 Pasal 42)",
"license_url": "https://peraturan.bpk.go.id/Details/5031/uu-no-28-tahun-2014",
"source_url": "https://jdih.kemnaker.go.id",
"attribution_page": "https://apiindonesia.id/produk/umk/",
"notice": "Data disusun oleh API Indonesia dari keputusan gubernur; nomor keputusan dicantumkan per baris di dasar_hukum",
"sources": [
{
"name": "Keputusan Gubernur (UMK) per provinsi",
"url": "https://jdih.kemnaker.go.id",
"used_for": "nilai UMK, tanggal penetapan"
}
]
}
}
}UMK 2026, 11.545 kode HS BTKI, tarif listrik PLN dan harga BBM subsidi, 10.354 puskesmas resmi, SPBU, kantor polisi, damkar, kantor pos, dan tempat ibadah.
Ambil data Upah Minimum Provinsi (UMP) seluruh Indonesia beserta riwayat per tahun lewat REST API — cocok untuk aplikasi HR, kalkulator gaji, dan riset ekonomi.
Panduan lengkap menggunakan API Wilayah Indonesia untuk mengambil data provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan/desa secara terstruktur lewat satu endpoint REST.
Harga 2 kredit (Rp2) per request sukses; request gagal gratis. Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit dan tanpa jatah bulanan.
UMP ditetapkan per provinsi, UMK per kabupaten/kota dan tidak boleh lebih rendah dari UMP provinsi. Produk ump berisi nilai provinsi, produk umk berisi nilai kabupaten/kota untuk provinsi yang menetapkannya.
DKI Jakarta tidak menetapkan UMK, hanya UMP, jadi kode 31 tidak ada di dataset ini dan permintaan detail 31.71 dijawab 404. Nilai provinsinya ada di produk ump.
Sebelas provinsi: Sumatera Utara 22 kabupaten/kota, Jawa Barat 27, Jawa Tengah 35, Jawa Timur 38, Banten 8, DIY 5, Kalimantan Barat 13, Kalimantan Timur 9, Bali 4, Kepulauan Riau 1, dan Lampung 1, total 163 baris. Provinsi lain menyusul.