Referensi API

UMK 2026: Upah Minimum Kabupaten/Kota 8 Provinsi

UMK 2026 untuk 163 kabupaten/kota di 11 provinsi, tiap baris dengan nomor Keputusan Gubernur.

Data per · Sumber: Keputusan Gubernur 2026

Endpoint utama
GET https://use.apiindonesia.id/api/v1/umk
Jumlah endpoint
2
Autentikasi
Header x-api-key (buat gratis di dashboard)
Harga
2 kredit (Rp2) per request sukses; request gagal gratis
Format
JSON (REST), contoh cURL, JavaScript, Python
Sumber data
Sumber: Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2026 (peraturan tidak dilindungi hak cipta); Nilai dibaca dari salinan resmi keputusan gubernur; nomor keputusan ada di dasar_hukum tiap baris; DKI Jakarta hanya menetapkan UMP, jadi kode 31 tidak muncul; nilai provinsinya ada di produk ump; Cakupan saat ini 11 provinsi dan 163 kabupaten/kota, sisanya ditambahkan pada rilis berikutnya; Setiap respons menyertakan meta.attribution
Ringkasan Produk

Apa yang Anda dapat dari API ini

UMK 2026 untuk 163 kabupaten/kota di 11 provinsi, tiap baris dengan nomor Keputusan Gubernur.

  • Sumatera Utara 22, Jawa Barat 27, Jawa Tengah 35, Jawa Timur 38, Banten 8, DIY 5, Kalimantan Barat 13, Kaltim 9, Bali 4, Kepri 1, Lampung 1
  • DKI Jakarta tidak punya UMK, hanya UMP, jadi tidak ada baris berkode 31
  • Tiap baris memuat nilai UMK, nomor dan tanggal keputusan, serta URL sumbernya
  • Urut provinsi lalu kabupaten/kota; sort=umk_asc atau umk_desc untuk membandingkan nilai
  • Provinsi lain menyusul, jadi cek meta.total sebelum memakai hasilnya sebagai daftar lengkap
  • Sumber: Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2026 (peraturan tidak dilindungi hak cipta)
  • Nilai dibaca dari salinan resmi keputusan gubernur; nomor keputusan ada di dasar_hukum tiap baris
  • DKI Jakarta hanya menetapkan UMP, jadi kode 31 tidak muncul; nilai provinsinya ada di produk ump
  • Cakupan saat ini 11 provinsi dan 163 kabupaten/kota, sisanya ditambahkan pada rilis berikutnya
  • Setiap respons menyertakan meta.attribution
Cakupan
2

endpoint siap pakai dalam produk ini, dengan respons JSON dan pola error yang konsisten.

Akses
API key

Bisa dicoba dengan bonus 3.000 kredit saat daftar, lalu dipakai di production lewat satu API key API Indonesia.

Contoh resource
https://use.apiindonesia.id/api/v1/umk

Mengembalikan UMK kabupaten/kota untuk tahun yang diminta, default tahun terbaru di dataset. Filter provinsi, pencarian nama, dan sortir nilai bisa digabung; total hasil ada di meta.total.

Contoh skenario produk

Bagian ini membedakan halaman produk dari dokumentasi. Dokumentasi menjawab cara memanggil endpoint; halaman ini menjawab kenapa endpoint tersebut masuk akal untuk fitur Anda.

  • Payroll & HR: patuhi upah minimum kabupaten/kota setempat tanpa menyalin tabel keputusan gubernur tiap tahun.
  • Perencanaan biaya & ekspansi: bandingkan UMK antar kabupaten/kota dengan sort=umk_desc sebelum membuka cabang.
  • Riset & jurnalisme: kutip nilai UMK beserta nomor keputusan dan URL sumbernya.

Contoh Pemakaian

Request
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/umk?provinsi=32&per_page=2" \
  -H "x-api-key: YOUR_API_KEY"
Respons · 200 OK
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "kabupaten_kode": "32.01",
      "kabupaten": "Kabupaten Bogor",
      "provinsi_kode": "32",
      "provinsi": "Jawa Barat",
      "tahun": 2026,
      "umk": 5161769,
      "dasar_hukum": "Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026",
      "tanggal_penetapan": "2025-12-24",
      "sumber_url": "https://jdih.jabarprov.go.id/page/eksekusi_download/32/2025kg00320862.pdf",
      "validasi": "terverifikasi"
    },
    {
      "kabupaten_kode": "32.02",
      "kabupaten": "Kabupaten Sukabumi",
      "provinsi_kode": "32",
      "provinsi": "Jawa Barat",
      "tahun": 2026,
      "umk": 3831926,
      "dasar_hukum": "Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026",
      "tanggal_penetapan": "2025-12-24",
      "sumber_url": "https://jdih.jabarprov.go.id/page/eksekusi_download/32/2025kg00320862.pdf",
      "validasi": "terverifikasi"
    }
  ],
  "meta": {
    "total": 27,
    "page": 1,
    "per_page": 2,
    "total_pages": 14,
    "attribution": {
      "source": "Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota",
      "license": "Peraturan perundang-undangan, tidak dilindungi hak cipta (UU 28/2014 Pasal 42)",
      "license_url": "https://peraturan.bpk.go.id/Details/5031/uu-no-28-tahun-2014",
      "source_url": "https://jdih.kemnaker.go.id",
      "attribution_page": "https://apiindonesia.id/produk/umk/",
      "notice": "Data disusun oleh API Indonesia dari keputusan gubernur; nomor keputusan dicantumkan per baris di dasar_hukum",
      "sources": [
        {
          "name": "Keputusan Gubernur (UMK) per provinsi",
          "url": "https://jdih.kemnaker.go.id",
          "used_for": "nilai UMK, tanggal penetapan"
        }
      ]
    }
  }
}

Artikel Terkait

Harga 2 kredit (Rp2) per request sukses; request gagal gratis. Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit dan tanpa jatah bulanan.

Pertanyaan seputar API UMK 2026: Upah Minimum Kabupaten/Kota 8 Provinsi

Apa beda UMK dan UMP?

UMP ditetapkan per provinsi, UMK per kabupaten/kota dan tidak boleh lebih rendah dari UMP provinsi. Produk ump berisi nilai provinsi, produk umk berisi nilai kabupaten/kota untuk provinsi yang menetapkannya.

Kenapa DKI Jakarta tidak muncul?

DKI Jakarta tidak menetapkan UMK, hanya UMP, jadi kode 31 tidak ada di dataset ini dan permintaan detail 31.71 dijawab 404. Nilai provinsinya ada di produk ump.

Berapa provinsi yang sudah tersedia?

Sebelas provinsi: Sumatera Utara 22 kabupaten/kota, Jawa Barat 27, Jawa Tengah 35, Jawa Timur 38, Banten 8, DIY 5, Kalimantan Barat 13, Kalimantan Timur 9, Bali 4, Kepulauan Riau 1, dan Lampung 1, total 163 baris. Provinsi lain menyusul.

Mulai Sekarang

Mulai Integrasi
Hari Ini

Daftar gratis dan dapatkan bonus 3.000 kredit (Rp3.000) setelah email diverifikasi, ambil API key, lalu langsung call endpoint pertama Anda. Tanpa kartu kredit, tanpa proses approval yang ribet.

Visualisasi gelombang titik