7 Data Baru di API Indonesia: UMK, Kode HS, Tarif Listrik, Puskesmas, SPBU, dan Lainnya
UMK 2026, 11.545 kode HS BTKI, tarif listrik PLN dan harga BBM subsidi, 10.354 puskesmas resmi, SPBU, kantor polisi, damkar, kantor pos, dan tempat ibadah.
Banyak data yang sering dibutuhkan developer di Indonesia sebenarnya sudah ditetapkan resmi oleh pemerintah. Masalahnya, data itu ada di lampiran PDF keputusan gubernur, peraturan menteri, atau daftar hasil scan, bukan dalam bentuk data.
Hari ini kami menambahkan tujuh data baru di API Indonesia. Semuanya dipilih karena boleh dijual ulang: datanya berasal dari peraturan resmi (tidak dilindungi hak cipta menurut UU 28/2014 Pasal 42) atau dari OpenStreetMap (ODbL), dan dicek dulu sebelum dimuat.
Data dari peraturan resmi
- UMK 2026 (
/api/v1/umk): 163 kabupaten/kota di 11 provinsi, tiap baris dengan nomor Keputusan Gubernur. DKI Jakarta tidak menetapkan UMK, jadi nilainya ada di produk UMP. Provinsi lain menyusul. - Kode HS dan bea masuk (
/api/v1/hs): 11.545 kode HS 8 digit dari BTKI 2022 (PMK 26/PMK.010/2022), lengkap dengan uraian dan tarif bea masuk MFN. Cari lewat kode atau kata kunci. - Tarif listrik dan harga BBM (
/api/v1/energi): tarif 37 golongan PLN sesuai Permen ESDM 7/2024 ditambah penyesuaian tarif per triwulan sejak 2023, serta riwayat harga BBM tertentu dan penugasan (Pertalite, Solar, Minyak Tanah, Premium, LPG 3 kg) sejak 2014.
Lokasi fasilitas publik
Satu endpoint /api/v1/fasilitas dengan filter kategori:
- Puskesmas: 10.354 puskesmas dari daftar resmi KMK HK.01.07/MENKES/1206/2026, lengkap dengan kode puskesmas dan status rawat inap. 1.656 di antaranya sudah punya koordinat yang cocok di OpenStreetMap.
- SPBU: 4.827 titik dengan merek (Pertamina termasuk Pertashop, Shell, BP, dan lainnya) dan nomor SPBU bila ada.
- Polisi, pemadam kebakaran, kantor pos: 3.831 titik, dari Polda sampai Polsek.
- Tempat ibadah: 56.615 titik bernama (masjid, musala, gereja, pura, vihara, klenteng).
Ada pencarian terdekat dari sebuah koordinat untuk semua kategori.
Batasannya
Satu catatan jujur: tidak semuanya lengkap.
- UMK baru 11 provinsi, karena tidak semua keputusan gubernur bisa diambil.
- Uraian kode HS berasal dari OCR lampiran PMK, dan perubahan tarif lewat PMK setelah 2022 belum diterapkan. Cek peraturan terbaru sebelum dipakai untuk keperluan pabean.
- Koordinat fasilitas mengikuti cakupan OpenStreetMap. Puskesmas tanpa titik yang cocok tetap dimuat tanpa koordinat, bukan ditebak.
Harganya sama seperti endpoint lain: 2 kredit (Rp2) per request yang berhasil, request yang gagal tidak dipotong.
Dokumentasi: https://docs.apiindonesia.id/#umk Produk: https://apiindonesia.id/produk/fasilitas/
